Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai dua
orang menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, disebut-sebut
menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP. Jokowi menegaskan bahwa
Indonesia merupakan Agen Poker Terpercaya negara
hukum. Jika memang ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke proses hukum.
“Negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum,
fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” ujar Jokowi di Gedung Sekretariat
Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018). Jika memang
kedua menterinya terlibat dalam Judi Poker Online
pusaran korupsi itu, Jokowi meminta mereka ikut bertanggung jawab.
“Semua memang harus berani bertanggung jawab,” lanjut dia. Meski
demikian, Jokowi mengingatkan kembali bahwa proses hukum atas dua
menterinya itu jika memang penegak hukum menemukan fakta dan bukti yang
kuat terkait praktik korupsi tersebut. “Dengan catatan ya tadi, ada
fakta-fakta, bukti-bukti hukum yang kuat,” ujar Jokowi. Diberitakan,
tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto menyebut, ada uang hasil
korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan
Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing
mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat. “Bu Puan Maharani Ketua
Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata
Setya Novanto kepada majelis hakim, saat diperiksa sebagai terdakwa.
Menurut Novanto, suatu ketika pengusaha Andi Agustinus alias Andi
Narogong dan Made Oka Masagung datang ke kediamannya. Oka menyampaikan,
ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR.
“Saya tanya, ‘Wah untuk siapa?’. Disebutlah tidak mengurangi rasa
hormat, saya minta maaf, ada Andi untuk Puan Maharani 500.000 dan
Pramono 500.000,” kata Novanto. Diketahui, nama Pramono dan Puan tidak
termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun
jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum pernah diperiksa sebagai
saksi oleh KPK. Pramono sendiri membantah tudingan itu. Saat proyek
e-KTP bergulir, ia memang menjabat Wakil Ketua DPR RI. Namun, jabatannya
itu tidak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP.
“Periode 2009-2014, saya pimpinan Poker Online
DPR yang membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi
VII, sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama
sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran,” ujar Pramono saat
dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Kamis (22/3/2018).
“Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan
jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu
katapun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP,” lanjut dia. Pramono
pun siap dikonfrontasi dengan siapa saja untuk membuktikan bahwa
dirinya tidak menerima uang. “Karena ini menyangkut integritas, saya
sebagai orang yang panjang dalam karier politik, sebagai pribadi,
tentunya saja siap dikonfrontasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan
saja, monggo-monggo saja,” ujar Pramono. Bahkan, Pramono menegaskan
bahwa dirinya juga siap dikonfrontasi dalam persidangan. “Ya
monggo-monggo saja. Karena ini sudah menyangkut integritas,” ujar dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar